uin-suska.ac.id Suasana di Masjid Jami’ Kenegerian Umbio, Ahad, 29 Maret 2026, tampak semarak. Puluhan kendaraan berjejer di pelataran masjid tua yang berdiri anggun dengan konstruksi kayu khasnya. Dari kolong masjid, alunan musik tradisional Calempong menggema, mengiringi suasana silaturahmi yang hangat.
Namun di balik kemeriahan itu, tersimpan satu kegelisahan lama yang belum juga menemukan jawaban.
Hari itu digelar Halal Bi Halal Ninik Mamak dan tokoh masyarakat Kenegerian Umbio. Lebih dari sekadar tradisi tahunan, pertemuan ini menjadi ruang musyawarah untuk membahas satu persoalan yang telah lama menjadi impian sekaligus keresahan masyarakat: pembangunan Jembatan Pasar Rumbio – Pulau Payung yang mangkrak sejak tujuh tahun silam
Tiang pancang yang pernah dibangun kini berdiri sunyi. berkarat dan ditumbuhi ilalang, seolah menjadi penanda bahwa harapan pernah ditanam, tetapi belum sempat tumbuh.
Sebagai putra daerah Rumbio, saya turut hadir dalam musyawarah tersebut. Duduk bersama para tokoh adat, akademisi, dan pemangku kebijakan, terasa jelas bahwa persoalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan menyangkut denyut kehidupan masyarakat.
Hadir dalam pertemuan itu Datuk Kampar Dr. (HC) Munasir, Datuk Godang Kenegerian Umbio Edi Susanto, Datuk Ulak Simano Kamaruzzaman, S.Ag, beserta perangkat adat lainnya. Hadir Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Prof. Dr. Mashadi, M.Si, dan Dr. Nurhamin. Unsur pemerintahan dan legislatif juga tampak: Camat Rumbio Jaya H. Ramzi, S.Pd.I, M.Si, Camat Kampar, para kepala desa, Ketua Komisi III DPRD Riau H. Edi Basri, SH, MH, serta Ketua DPRD Kampar Zufan Azmi, ST, MT.
Yang menarik, seluruh pihak yang hadir menunjukkan satu sikap yang sama: keseriusan untuk mencari jalan keluar.
Ketua panitia, H. Muaslam, SH, menegaskan bahwa pertemuan ini lahir dari keresahan sekaligus harapan masyarakat. Jembatan yang akan menghubungkan Rumbio Lama dan Rumbio Jaya, yang dipisahkan Sungai Kampar telah lama menjadi dambaan.
Selama ini, masyarakat Rumbio Jaya yang dikenal sebagai sentra pandai besi di Riau harus memutar melalui Air Tiris atau Danau Bingkuang untuk mencapai jalan raya. Waktu tempuh menjadi lebih panjang, biaya meningkat, dan efisiensi menjadi mahal.
Memang terdapat jembatan gantung, tetapi kapasitasnya sangat terbatas. Ia hanya bisa dilalui kendaraan ringan secara bergantian. Dalam konteks mobilitas ekonomi, kondisi ini tentu jauh dari ideal.
Harapan sempat tumbuh pada 2017 ketika Bupati Kampar saat itu, H. Aziz Zainal, SH, MH, memulai pembangunan jembatan ini. Ketua DPRD Kampar, Zufan Azmi, ST, MT, mengisahkan bahwa pada masa itu pembangunan berjalan cukup progresif, bahkan telah sampai pada tahap tiang pancang. Masyarakat menyambutnya dengan penuh optimisme.
Namun perjalanan itu terhenti. Wafatnya H. Aziz Zainal dalam masa kepemimpinan yang singkat menjadi titik balik. Sejak 2019, pembangunan pun berhenti. Pandemi Covid-19 memperparah situasi. Hingga kini, proyek tersebut belum kembali masuk dalam prioritas anggaran.
Zufan Azmi, ST, MT, menegaskan bahwa dirinya terus memperjuangkan agar pembangunan jembatan ini dimasukkan dalam anggaran setiap tahun. Hal senada disampaikan Camat Rumbio Jaya, H. Ramzi, S.Pd.I, M.Si, yang mengakui bahwa efisiensi anggaran menjadi kendala utama dalam mewujudkan harapan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, SH, MH, menyatakan telah menelusuri persoalan ini dan menilai perlunya koordinasi lintas level, termasuk dengan pemerintah pusat, untuk menemukan solusi yang konkret.
Di sisi lain, musyawarah yang dipimpin Bustami HY—mantan Sekda Bengkalis—menunjukkan kuatnya komitmen masyarakat. Dua belas kepala desa secara kompak menyatakan tekad agar pembangunan jembatan ini dapat kembali dilanjutkan.
Bahkan, Prof. Dr. Mashadi, M.Si, menyampaikan kesiapan kalangan akademisi untuk melakukan kajian ilmiah jika diperlukan sebagai dasar penguatan kebijakan. Sementara Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, mengingatkan bahwa perjuangan seperti ini membutuhkan konsistensi dan keberanian untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat. Kadang kita perlu nyinyir agar apa yang kita harapkan terwujud. Ungkap Munzir.
Dari pertemuan tersebut, lahir langkah konkret berupa pembentukan tim yang akan bekerja untuk mendorong kelanjutan pembangunan jembatan.
Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sekadar berharap, mereka bergerak.
Namun di tengah keseriusan itu, ada satu realitas yang tidak bisa diabaikan: pembangunan jembatan ini seringkali hadir dalam wacana, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam realisasi. Ia menguat dalam momentum tertentu, tetapi melemah dalam keberlanjutan.
Sebagaimana disampaikan H. Muaslam, SH, pembangunan jembatan ini kerap menjadi isu yang menghangat pada masa-masa pemilihan, namun kembali meredup setelahnya.
Inilah yang patut menjadi refleksi bersama.
Tulisan ini tidak bermaksud menyalahkan para tokoh yang hadir dalam musyawarah. Justru sebaliknya, mereka adalah bagian dari solusi para putra daerah yang menunjukkan kepedulian, komitmen, dan keseriusan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Namun agar harapan ini tidak kembali tertunda, diperlukan konsistensi kebijakan yang lebih kuat, keberanian untuk menjadikan pembangunan sebagai prioritas nyata, serta sinergi lintas level yang tidak berhenti pada wacana.
Jembatan Pasar Rumbio – Pulau Payung hari ini bukan sekadar persoalan infrastruktur. Ia adalah ukuran tentang sejauh mana harapan dan impian masyarakat benar-benar diwujudkan.
Jika itu tak kunjung hadir, maka yang tertunda bukan hanya jembatan. Melainkan keadilan bagi masyarakat yang terlalu lama diminta bersabar.***
Suardi adalah dosen Komunikasi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Aktif menulis opini dan kajian tentang media, komunikasi, dan isu sosial.
Penulis : Suardi, S.Sos, M.I.Kom (Dosen Komunikasi UIN Suska Riau)
