web analytics

ESKALASI KONFLIK TIMUR TENGAH DAN RISIKO KETAHANAN ENERGI INDONESIA

Oleh: Kunafi – Dosen Energi Berkelanjutan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

uin-suska.ac.id Ada sebuah rumus penting dalam dunia energi, bahwa “ketegangan di Timur Tengah sama dengan gangguan terhadap suplai minyak dan gas dunia”. Gangguan tersebut secara langsung meningkatkan harga energi yang kemudian berpotensi mengganggu ekonomi negara secara keseluruhan. Bagi Indonesia, ketegangan di Timur Tengah awal Maret 2026 ini secara geografis terjadi di tempat yang jauh, namun sesungguhnya dekat dengan kehidupan rakyat.

Forbes (28/02/2026) memberitakan bahwa Amerika telah meluncurkan rudal dari tanah Israel. Rudal-rudal tersebut telah mendarat di Iran dan menimbulkan korban. Sesuai sumpahnya, jika diserang duluan, Iran akan membalas. Serangan balik rudal dan drone Iran telah merusak beberapa fasilitas milik Amerika di Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar dan Dubai. Al Jazeera (01/03/2026) mengkonfirmasi klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa Ali Khamenei, pimpinan tertinggi Iran telah tewas. Kematian pimpinan tertinggi Iran dalam konflik terbuka tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan yang melebihi sebelumnya di Timur Tengah. Mungkin kondisi inilah yang membuat Iran memainkan salah satu kartu As nya. Sejak Sabtu kemarin, Iran secara aktif menghubungi kapal-kapal tanker pembawa minyak dan gas untuk tidak melewati Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah sebuah jalur laut perdagangan dunia yang berada di Selatan Iran. Selat ini penting. Sekitar 25% – 30% suplai minyak dunia diangkut ke berbagai penjuru dunia melalui selat tersebut. Bagi Indonesia, konflik di Timur Tengah ini terasa jauh secara geografis. Namun sesungguhnya konflik ini berpotensi menyentuh dapur rakyat secara langsung.

Mari kita berhitung. Untuk menggerakkan kehidupan dan ekonomi secara wajar, Indonesia membutuhkan minyak sekitar 1,6 juta barel per hari (bpd). Satu barel berisi sekitar 159 liter minyak. Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari produksi minyak dalam negeri. Kemampuan negara saat ini hanya menghasilkan sekitar 0,6 juta bpd. Konsekuensinya logis, di mana Indonesia harus mengimpor minyak sekitar 1 juta bpd. Dalam kondisi tertentu, impor bisa mencapai 1,2 juta bpd. Jika dikonversi ke uang, nilai impor minyak Indonesia adalah sekitar Rp 1,4 Triliun per hari. Untuk memastikan kebutuhan minyak tersedia secara aman, di dalam APBN disediakan anggaran impor minyak sekitar Rp. 500 Triliun per tahun.

Apa hubungannya dengan Selat Hormuz? Tahun 2025, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa sekitar 20% dari impor minyak Indonesia berpotensi terpotong jika jalur transportasi tersebut ditutup. Artinya, suplai sekitar 200 ribu bpd minyak ke Indonesia berpotesi terganggu sebagai akibat langsung dari penutupan Selat Hormuz. Jika saat ini anda antri 30 menit untuk mendapatkan BBM di SPBU, mungkin nanti antrian semakin panjang dan lama. Bisa juga anda akan berhadapan dengan papan bertuliskan “BBM dalam perjalanan”. Penutupan Selat Hormuz juga akan berdampak secara global. Jumlah minyak di pasar berkurang. Kecemasan muncul. Hukum ekonomi berlaku, “penurunan suplai meningkatkan harga.”

Tidak ada zona nyaman bagi negara yang bergantung pada minyak impor seperti Indonesia. Biasanya, krisis di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada ketahanan suplai fisik dan harga minyak di Indonesia. Gangguan signifikan di kawasan ini berpotensi menimbulkan rentetan dampak, menjalar kepada fiskal secara umum dan inflasi. Inflasi menyebabkan harga-harga naik, sementara kekuatan ekonomi rakyat tidak berubah. Pada artikel ini kita tidak membahas dampak sosial dan politik dari kondisi tersebut.

Indonesia dapat merespon krisis di Timur Tegah melalui pendekatan jangka pendek dan jangka panjang.

Solusi jangka pendek adalah diversifikasi suplai, diplomasi, dan cadangan strategis. Renegosiasi harga minyak dengan pemasok di Timur Tengah dapat diupayakan. Namun ini tidak akan mudah, karena di saat yang sama harga minyak justru berpotensi naik. Maka alternatif berikutnya adalah membeli minyak dari negara lain, sejumlah selisih yang terganggu oleh krisis Timur Tengah. Salah satunya, Indonesia bisa membeli ke Amerika. Sejak revolusi shale oil, negara itu telah menjadi salah satu produsen utama dalam peta minyak global, justru ketika banyak negara mulai kehabisan cadangan minyak. Negosiasi dengan Amerika sangat penting untuk memastikan APBN aman. Jika negosiasi gagal, pemerintah mungkin terpaksa melakukan relokasi APBN dengan menaikkan jatah untuk membiayai impor minyak yang meningkat. Tapi pendekatan ini akan mengurangi jatah sektor lain, dan itu juga dapat dianggap sebagai gangguan. Ibarat menggaruk gatal di punggung. Gatalnya hilang tapi muncul lagi di pinggang. Jika tidak ada pilihan lain, maka suplai minyak dalam negeri berpotensi terganggu.

Sudah saatnya Indonesia beralih dari negara yang sangat tergantung pada minyak impor menjadi produsen utama minyak nabati. Oleh sebab itu, Indonesia harus melakukan solusi jangka panjang dalam bentuk perbaikan tata kelola, efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan dukungan pendidikan. Ketergantungan struktural sering diperparah oleh tata kelola minyak yang tidak efisien. Rakyat Indonesia sudah lama mendambakan tata kelola migas yang hemat dan bebas korupsi. Saat ini kita masih menyaksikan bahwa bisnis minyak adalah bisnis mewah kalangan elit. Pemain-pemainnya adalah para ‘sultan’ bergelimang Dolar. Padahal, secara prinsip, beras lebih penting daripada minyak. Namun bisnis beras tidak harus glamour seperti bisnis minyak. Upaya-upaya menghapuskan pemborosan di bisnis minyak masih dapat dilakukan, misalnya dengan mengurangi biaya seremonial dan berbagai layanan tidak krusial di segala lini bisnis minyak. Kita juga belum lupa kasus korupsi minyak hampir Rp. 1.000 triliun yang terungkap beberapa bulan lalu (Tempo 14/03/2025). Ada potensi besar untuk mengamankan suplai minyak untuk rakyat lewat perbaikan tata kelola.

Penghematan adalah langkah strategis kedua. Melalui regulasi yang kuat dan konsisten, efisiensi konsumsi minyak di industri, pemerintah, dan masyarakat masih dapat ditingkatkan. Penghematan 10% saja dapat menghemat uang triliunan rupiah. Uang yang banyak itu kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan cadangan strategis. Dengan cadangan yang besar, krisis yang terjadi jauh di belahan Bumi lain tidak harus mengganggu kita yang hidup di negara kaya ini.

Produksi minyak dalam negeri Indonesia tidak hanya sedikit, tapi juga semakin turun. Telah lama tidak ditemukan sumur minyak dengan cadangan besar sehingga target produksi tidak kunjung dapat dipenuhi. Kondisi ini bukanlah sebuah kejutan. Kita telah paham sejak lama, bahwa minyak adalah sumber daya tidak terbarukan. Artinya, setiap galon minyak yang diangkat dari perut Bunda Pertiwi, dijadikan BBM, lalu dibakar di mesin, akan hilang selamanya. Berbeda dengan energi terbarukan seperti energi surya, panas bumi, dan biomassa yang melimpah di Indonesia. Ini ditambah potensi energi air yang telah dikembangkan secara luas dan energi angin yang tersedia di beberapa lokasi. Semua sumber energi tersebut bersifat terbarukan secara alami. Memang energi terbarukan memiliki kelemahan bawaan, sehingga teknologi saat ini belum memadai untuk menjadikan energi terbarukan sebagai sumber tunggal mengganti peran minyak, gas, dan batubara. Oleh sebab itu, dalam kombinasi antara energi terbarukan dan tidak terbarukan (energy-mix policy), peran energi terbarukan harus dimaksimalkan.

Sayang, energi terbarukan adalah sumberdaya yang belum dimaksimalkan di Indonesia, kecuali energi air. Cahaya matahari ada sepanjang tahun, sehingga dapat menjadi sumber listrik yang signifikan. Potensi panas bumi Indonesia adalah terbesar di dunia, suatu sumber listrik yang sangat besar. Sejarah mencatat bahwa mobil pertama yang diproduksi massal menggunakan bahan bakar etanol, dari tumbuhan. Sebagai negara tropis, keanekaragaman hayati Indonesia adalah megabiodiversity dunia. Indonesia dapat mengulang Sejarah mobil bioethanol. Segala tumbuhan kaya gula seperti tebu dan sorgum manis dapat difermentasi untuk menghasilkan bioetanol dan dapat dicampur dengan bensin pada kendaraan bermotor. Begitu juga, berbagai tumbuhan berlemak seperti sawit, jarak pagar, kedelai, nyamplung, melalui transesterifikasi dapat menghasilkan biodiesel yang dapat dicampur dengan solar (diesel) pada mesin solar.

Pengembangan green jobs di sektor pendidikan adalah langkah yang sangat strategis untuk jangka panjang. Saat ini, sumber daya manusia yang ahli dalam “ilmu keras” energi berkelanjutan seperti konservasi energi dan energi terbarukan, masih jauh di bawah kebutuhan. Skala green job Indonesia yang besar belum dapat dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi dalam negeri. Beberapa perguruan tinggi telah memulai. Misalnya, program studi Teknik Elektro di UIN Suska Riau, yang mungkin pertama di Indonesia membuka pendikan energi berkelanjutan pada tahun 2010. Banyak lulusan universitas ini telah berperan dalam sektor green job nasional. Namun demikian, pemerintah perlu mendukung dunia pendidikan untuk membuka lebih banyak prodi energi berkelanjutan, sekaligus memberi dukungan lebih masif pada lembaga yang telah memulai. Tanpa sentuhan pendidikan, progress Indonesia akan lambat dan potensi Indonesia menjadi konsumen abadi, bukan produsen, sangat tinggi.

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, rumus “ketegangan di Timur Tengah sama dengan gangguan suplai minyak dan gas dunia” tidak harus menjadi langganan Indonesia sepanjang zaman. Indonesia dapat keluar dari lingkaran setan itu. Sebaliknya, selama Indonesia bergantung pada minyak impor dan tidak mengembangkan energi terbarukan, maka setiap meluncurnya rudal dan drone di Timur Tengah, ekonomi nasional dan dapur rakyat Indonesia bergetar cemas.